Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi mengungkapkan bahwa banjir bandang dan longsor yang melanda daerahnya mengakibatkan kehilangan besar, dengan 4.839 rumah dilaporkan hilang. Ini merupakan kondisi yang tragis dan menuntut perhatian serta tindakan cepat dari pemerintah dan para pemangku kepentingan.
Situasi ini dilaporkan dalam rapat koordinasi dengan Satgas Pemulihan Dampak Bencana DPR yang dihadiri oleh banyak pihak, termasuk menteri dan kepala daerah. Jumlah rumah yang hilang masih bisa bertambah, mencerminkan dampak serius dari bencana ini.
“Rumah yang hilang masih dinamis, kami terus mengupdate data terkait,” ujarnya. Hal ini menunjukkan bahwa krisis yang dihadapi masyarakat Aceh Tamiang memerlukan perhatian yang mendalam dan berkelanjutan.
Data Kerusakan dan Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan
Armia Fahmi mengungkapkan bahwa data tersebut tidak hanya menampilkan jumlah rumah yang hilang, tetapi juga mencakup sekitar 33 ribu rumah yang mengalami kerusakan. Kerusakan tersebut bervariasi dari kategori berat hingga ringan, mencerminkan dampak keseluruhan yang mengkhawatirkan.
Menurut laporan, sebanyak 8.509 rumah mengalami kerusakan berat, sementara 9.366 rumah tergolong rusak sedang. Adapun 15.174 rumah lainnya hanya mengalami kerusakan ringan, tetapi tetap membutuhkan perhatian untuk perbaikan.
Kerusakan yang meluas ini menunjukkan perlunya upaya pemulihan yang cepat dan sistematis. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk menyediakan bantuan yang diperlukan untuk mengembalikan kondisi hunian masyarakat.
Upaya Pemulihan dan Pembangunan Hunian Sementara
Armia menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan lahan untuk dibangun hunian sementara dan hunian tetap bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal. Ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa mereka yang terdampak bisa segera mendapatkan tempat tinggal yang layak.
“Kami telah menyiapkan lokasi di lahan milik pemerintah daerah,” katanya. Pendekatan ini diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan bagi masyarakat yang memerlukan bantuan segera.
Pemerintah setempat juga telah berkoordinasi dengan berbagai perusahaan untuk melepaskan izin hak guna usaha (HGU) demi memfasilitasi pembangunan hunian tersebut. Hal ini merupakan langkah strategis agar tidak ada hambatan dalam pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan.
Kerja Sama dengan Perusahaan dan Keterlibatan Masyarakat
Dalam upaya pemulihan ini, Armia mengungkapkan bahwa mereka telah meminta 14 perusahaan untuk melepaskan HGU yang dapat digunakan dalam pembangunan hunian. Ini menjadi salah satu solusi guna menangani masalah perumahan yang akut di daerahnya.
“Kita memerlukan lebih kurang 15.000 hunian tetap di Aceh Tamiang,” imbuhnya. Keterlibatan perusahaan dalam pemulihan ini sangat diperlukan untuk mempercepat proses pembangunan.
Pemerintah daerah juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam program pemulihan. Edukasi tentang pencegahan bencana dan pengelolaan lingkungan juga menjadi fokus utama agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
